Aliansi Pedidikan dan Keselamatan Anak Somasi Pemerintah Soal PTM

Senin, 6 September 2021 13:00 WIB

Share
Pembelajaran tatap muka di Bekasi (Foto: Dok Pemkot Bekasi)

GERBANG JAKARTA. Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak melayangkan somasi atas penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) yang dinilai membahayakan keselamatan anak.

Seperti diberitakan Voice of America (VOA), somasi itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Penolakan didasari sejumlah fakta kondisi di masyarakat yang belum siap menghadapi risiko penularan COVID-19.

Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Arek Lintang (ALIT) Indonesia, Yuliati Umrah, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka yang cenderung dipaksakan ini akan menimbulkan risiko yang besar bagi anak, khususnya dalam hal kesehatan dan keselamatan anak.

“Apabila ini dipaksakan untuk masuk sekolah, tentu saja walaupun dikatakan uji coba, ini sama saja dengan uji coba mereka bisa mati atau tidak mati," katanya.

Ia menilai keputusan pemerintah untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka adalah tindakan yang sangat nekat. Anak-anak akan dihadapkan pada dua beban terkait hal tersebut.

"Anak-anak beban pertama, adalah bagaimana dia bertahan hidup seperti orang dewasa yang lain. Tetapi anak-anak mempunyai beban yang satunya adalah tumbuh, itu juga membutuhkan energi yang lebih. Ketika tumbuh muncul yang namanya growing pain, bisa saja sakit setiap saat, ada atau tidak ada COVID-19," tandasnya.

Sementara itu, Edward Dewaruci dari Surabaya Children Crisis Center, mengatakan terdapat sejumlah peraturan perundangan yang diabaikan atau tidak dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan di masa pandemi ini.

Menurutnya, kebijakan yang diambil untuk menentukan dibukanya kembali sekolah tatap muka, hanya didasarkan pada penetapan standar level atau zona suatu wilayah yang belum sepenuhnya mencapai tingkat aman.

Edward juga mengatakan, pemerintah seharusnya memikirkan model pendidikan yang mengutamakan keselamayan dan kepentingan kesehatan anak, dengan memperhatikan perubahan yang terjadi saat ini.

“Situasinya kan belum memungkinkan dan belum stabil untuk memastikan anak-anak ini bisa dilepas dan bergaul seperti semula," ujarnya.

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler