Warga Ingin Pelaku Kejahatan di Masa Pandemi Dihukum Berat

Rabu, 17 Februari 2021 21:10 WIB

Share
Warga Ingin Pelaku Kejahatan di Masa Pandemi Dihukum Berat

GERBANG JAKARTA.  Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Edward Omar Sharif, SH, MHum, Kejahatan yang dilakukan di saat masa pandemi dapat dianggap sebagai hal yang sangat merugikan. Untuk itu, pelaku kejahatan harus dihukum seberat-beratnya.

“Alasan pemberat karena melakukan kejahatan dalam keadaan darurat dan kondisi memegang jabatan seperti dua menteri yang kena OTT KPK layak, dituntut dengan pasal pemberatan pada pidana mati,” kata Edward dalam seminar virtual "Telaah Kritis Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi", Selasa kemarin, (16/2/2021).

Keduanya adalah, Eks Menteri KKP Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster dan eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terjerat kasus korupsi dana bansos Covid-19.

Menangapi hal tersebut,  Gerbang Jakarta sempat meminta pendapat soal hukuman berat bagi koruptor di tengah pandemi ini. 

Zulfikar warga Kebayoran Lama menyebut, persoalan hukuman mati atau berat lainnya harusnya jadi pertimbangan majelis hakim di pengadilan. "Ya, warga lagi susah cari makan, susah cari uang, dia malah nilep, ngaco. Sudah hukum mati aja," sergah Zulfikar. Bergeser ke Palmerah, Yanti berharap uang yang dikorupsi dikembalikan saja dulu. "Soal hukuman yang penting jangan fokus pada orang-orang yang ada. Itu KPK kudu berani kejar yang lain," tegasnya.

Soal tanggapan masyarakat itu, mantan kolega Edhy Prabowo di Gerindra Habiburokhman menyatakan, Gerindra menyerahkan semuanya pada proses hukum yang sedang berjalan di KPK. "Tidak etis kami mengomentari proses penyidikan yang sedang berjalan," kata anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).


Reporter: Fierardi Rozy
Editor: Admin Local
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar